SANITASI : HAK DASAR MASYARAKAT YANG PERLU TERUS DIPERJUANGKAN
Oleh : Idan Awaludin
Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia. Pemenuhan kebutuhannya bersifat mendesak untuk segera dipenuhi, mengingat besarnya masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya sarana sanitasi dasar di masyarakat. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan penyakit infeksi seperti diare (18%), pneumonia (14%) dan campak (5%) merupakan beberapa penyebab kematian 161.000 anak - anak usia balita di Indonesia sepanjang tahun 2005. Masalah itu timbul berbanding lurus dengan rendahnya kualitas sanitasi dasar di masyarakat kita. Menurut hasil JMP 2005 (Joint Monitoring Program) antara UNICEF dan WHO di Indonesia saat ini baru 77% dari total populasi penduduk di Indonesia yang mempunyai akses terhadap air bersih dan baru 55% total populasi yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. Data juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga terburuk di Asia Tenggara setelah Laos dan Myanmar dalam hal urusan sistem sanitasi (pengelolaan air limbah domestik), (ANTARA News, 2006). Bahkan menurut data Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002, tidak kurang dari 400.000 m3/hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu dan 61,5 % dari jumlah tersebut terdapat di Pulau Jawa. Hal ini menjadi kenyataan pahit bagi usaha pembangunan kesehatan untuk mencapai MDGs yang diharapkan pada tahun 2015 nanti.
Masalah sanitasi dasar (air bersih, akses fasilitas sanitasi, persampahan, drainase dan sebagainya) di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah kita. Hal ini dikarenakan sanitasi merupakan hak dasar masyarakat yang sama halnya dan sejajar dengan hak berpendapat, hak mendapatkan pengobatan gratis, vaksinisasi, dan hak – hak lainnnya. Sanitasi menjadi penting karena masyarakat membutuhkannya setiap melakukan aktifitasnya sehari – hari. Selain itu juga, sanitasi dasar merupakan faktor penyebab hulu beberapa kejadian penyakit menular berbasis lingkungan. Bila boleh membandingkan dengan Negara tetangga seperti Singapura, disana air minum tersedia dimana – mana dan digratiskan. Negaranya mampu menjamin air bersih dan air minum untuk kebutuhan masyarakatnya. Singapura menerapkan aturan yang keras terkait pelarangan penggunaan air tanah oleh masing – masing warganya. Mereka sadar benar jika kebutuhan air bersih dan air minum perlu diatur dan dilayani oleh pemerintahnya sendiri agar memudahkan pengawasan terkait kualitas dan kuantitasnya. Itupun baru sebatas air minum dan air bersih saja, belum lagi masalah penanganan sampah dan masalah lainnya yang sama – sama kita ketahui keberhasilannya. Pemerintah Indonesia seyogyanya bercermin dari usaha yang dilakukan Negara Singapura itu.
Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan sanitasi dasar, sebenarnya Pemerintah bersama – sama lembaga swadaya lainnya serta masyarakat bahu – membahu telah melaksanakan berbagai program. Salah satu program yang saat ini dinilai berhasil adalah Community Lead Total Sanitation (CTLS) atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Di beberapa daerah seperti di Lumajang Jawa Timur, program STBM ini mampu menanggulangi kasus diare. Hal ini dikarenakan melalui STBM, masyarakat diajak memahami mengenai pentingnya sanitasi dasar. Mereka mendapatkan suatu pemahaman, dimana hal yang sudah biasa dilakukan seperti buang air besar di kebun ternyata menjadi penyebab kasus diare yang terjadi terhadap keluarganya. Sehingga, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan terus meningkatkan kampanye pelaksanaan kegiatan STBM ini untuk diselenggarakan di masing – masing daerah setempat. Pemerintah senang, karena dengan STBM tidak memerlukan biaya besar seperti halnya program terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik bukan pembangunan sumber daya manusianya.
Program - program penanggulangan masalah sanitasi dasar memang telah diupayakan oleh pemerintah kita, namun dalam pelaksanaanya masih banyak menemukan berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan kesehatan di masing – masing wilayah negeri ini. Paradigma tentang pencegahan penyakit belum begitu dipahami oleh setiap pemegang kebijakan di daerah. Mereka lebih mementingkan pembangunan kesehatan yang sifatnya komersil dan dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti pembangunan rumah sakit dan berbagai sarana pengobatan lainnya. Memang hal itu tidak disalahkan aturan, tetapi secara bijaksana jika pembangunannya tidak menitikberatkan kepada faktor penyebab hulu, maka masalah kejadian penyakit akan terus berlangsung bahkan mungkin terjadi peningkatan. Untuk itu ada beberapa hal yang seharusnya menjadi fokus pembangunan sanitasi di negeri ini, adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan kesehatan perlu diarahkan terhadap upaya preventif dan promotif
Perbaikan sanitasi dasar merupakan program pencegahan yang dapat memotong jalur penyakit untuk masuk terhadap masyarakat. Ketika pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya preventif dan promotif , maka sanitasi dasar menjadi fokus utama perbaikan. Kebijakan menjadi kunci utama untuk melakukan perubahan ini, karena akan dapat memberikan dukungan anggaran yang penuh bagi pembangunan sanitasi di negeri ini.
2. Penerapan program sanitasi harus berbasis wilayah dan menyeluruh
Agar dapat memberikan hasil yang maksimal, program perbaikan sanitasi dasar tidak dapat dilaksanakan hanya dalam satu tempat saja tetapi perlu dilakukan dalam satu wilayah kesatuan dan menyeluruh. Hal ini diupayakan agar program perbaikan sanitasi yang dilakukan tidak sia – sia pencapaian hasilnya. Jika dilakukan hanya dalam satu tempat saja, misalnya pembangunan sarana air bersih di satu titik lokasi, tetapi di titik lokasi yang berdekatan terdapat sampah yang memungkinkan untuk mencemari air bersih sarana sanitasi tersebut, maka pembangunan itu hanya akan menyisakan fisik sarana saja tetapi kualitas sama dengan sebelum pembangunannya.
3. Pembangunan sanitasi diupayakan lintas sektor dan lintas departemen
Pembangunan sanitasi dasar membutuhkan komitmen dari setiap lintas sektor dan departemen. Masalah sanitasi dasar tidak hanya milik sektor kesehatan saja, tetapi sektor lainnya pun ikut andil tanggung jawab dalam penanggulangannya. Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab mengenai pengadaan sarana dan prasarananya, Departemen Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengenai perbaikan kualitas lingkungannya, Departemen Kesehatan bertanggung jawab mengenai upaya promotif sumber daya manusianya, begitu juga dengan Departemen yang lainnya. Selain itu juga, pihak swasta mempunyai peranan yang penting untuk terus dirangkul bersama – sama membangun perbaikan kualitas sanitasi dasar. Pihak swasta, dapat ikut berpartisipasi melalui program Community Social Responsibility (CSR)nya.
4. Dibutuhkan organisasi dan sumber daya manusia terlatih
Seluruh upaya perbaikan kualitas sanitasi membutuhkan pengorganisasian yang baik. Setiap program harus jelas apa yang dihasilkan dan dampak positif yang terbangun di masyarakat. Untuk itu, diperlukan lembaga pengawas independen dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap kinerjanya. Orang – orang yang terlibatnya pun dalam pengerjaan proyek perbaikan kualitas sanitasi dibutuhkan tenaga terlatih dan terampil. Untuk itu agar diupayakan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan keilmuan dan praktek di lapangan.
Sanitasi dasar adalah suatu hal yang penting bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Jika berbagai masalah sanitasi tidak segera ditanggulangi, suatu saat bencana bukan timbul karena gempa atau dan lain sebagainya. Bencana timbul karena sulitnya air bersih, dimana orang tidak lagi memperebutkan minyak bumi tetapi air bersih menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bencana banjir air limbah dan kotoran akan melanda Kota – kota besar, akibat drainase yang tidak teratur. Sebelum itu semua terjadi, hanya kesadaran dan komitmen kitalah yang akan memperbaharuinya.
Referensi :
- Fachmi Umar, “Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah” Jakarta, 2007
- Road Map Pembangunan Sanitasi Indonesia, www.sanitasi.or.id
- Potret Sanitasi Indonesia, www.sanitasi.or.id
- www.AMPL.or.id
No comments:
Post a Comment